Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Polres OKU Timur Melalui Rehabilitasi

Abstract

Latar Belakang: Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap keamanan, kesehatan, dan masa depan generasi bangsa. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur pendekatan represif dan rehabilitatif secara seimbang, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kecenderungan dominasi pendekatan represif, khususnya pada tahap penyidikan di tingkat kepolisian.. Tujuan Penelitian: untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan di Polres OKU Timur, dengan fokus pada penerapan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika serta implikasinya terhadap tujuan pemidanaan. Metode Penelitian:  menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan penyidik serta analisis berkas perkara narkotika. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum narkotika di Polres OKU Timur telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui dominasi penerapan Pasal 114 dan Pasal 112. Namun, ditemukan temuan kunci berupa rendahnya penerapan Pasal 127 terhadap penyalahguna narkotika, yang mengindikasikan pergeseran orientasi dari pendekatan rehabilitatif menuju represif. Penelitian ini berkontribusi dalam mengungkap kesenjangan antara norma rehabilitasi dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana pada tahap penyidikan.